Berita lain
KELOMPOK 2 PKP 8. – Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak akibat dari kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama menyebabkan tinggi badan anak lebih pendek dari standar tinggi badan anak seusianya. Permasalahan stunting di Indonesia merupakan tantangan yang harus diatasi dengan baik. Prevalensi balita yang mengalami stunting menurut hasil Survey Status Gizi Indonesia (2023) yaitu sebesar 24.4%. Sementara target pemerintah dalam permasalahan stunting ini yaitu menurunnya prevalensi stunting Berbagai masalah akan muncul sebagai akibat dari mengalami stunting, seperti gangguan pada tingkat kecerdasan, beresiko tinggi mengalami penyakit kronis, serta produktivitas yang menurun di masa depan. Stunting merupakan permasalahan yang dapat diakibatkan oleh berbagai macam faktor yaitu salah satunya faktor ekonomi dan faktor pangan.
Kemiskinan merupakan salah satu hal yang dapat menyebabkan stunting pada balita. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 9.54%. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan hingga 6-7% pada tahun 2024. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini dinilai cukup baik karena dapat berdampak pada penurunan angka stunting. Kemiskinan dapat mempengaruhi tingkat kualitas sumber daya manusia yang dapat berpengaruh pada indeks pembangunan manusia (IPM). Studi menjelaskan bahwa nilai IPM memiliki pengaruh yang negatif terhadap stunting. Apabila nilai IPM rendah maka angka stunting akan tinggi, begitupun sebaliknya. Berdasarkan data BPS tahun 2023, sebagian besar anak stunting berasal dari keluarga yang tergolong miskin atau berada di bawah garis kemiskinan. Adanya kemiskinan mengakibatkan keluarga tidak dapat mencukupi kualitas dan kuantitas dalam pemberian gizi pada balita.
Kemiskinan secara langsung mempengaruhi prevalensi stunting dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang sebesar 0,06%. Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan kausalitas langsung dengan prevalensi stunting dan kemiskinan sebesar 0,57%. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi negara harus dibarengi dengan pembangunan sosial ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat miskin. Kemiskinan dapat menyebabkan terjadinya berbagai hal dalam beragam faktor, seperti dalam faktor akses kesehatan, faktor sanitasi dan air bersih, serta faktor kerawanan pangan. Keterbatasan daya beli pada kondisi sosial ekonomi rendah menyebabkan terbatasnya akses pangan. Hal tersebut dapat berdampak pada ketahanan pangan dalam rumah tangga. Rumah tangga dapat disebut tahan pangan apabila memiliki sejumlah makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam kurun waktu tertentu untuk seluruh anggota keluarga.
Intervensi sensitif yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yakni menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin melalui program Subsidi Beras Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Raskin/Rastra) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu intervensi sensitif penunjang yakni dalam peningkatan ketahanan pangan dan gizi juga dilakukan melalui Program Ketahanan Pangan dan Gizi. Masalah stunting kemudian dipetakan kembali dengan rencana aksi intervensi stunting yang diusulkan menjadi 5 pilar utama. Ketahanan pangan menjadi fokus pada pilar ke 4 dimana pilar ini dilakukan untuk mendorong kebijakan yang memastikan akses pangan bergizi khususnya pada lokus stunting tinggi, melaksanakan rencana fortifikasi bioenergi pada makanan dan pupuk yang komprehensif, pengurangan kontaminasi pangan, melaksanakan program pemberian makanan tambahan, serta mengupayakan investasi melalui kemitraan dengan dunia usaha, dana desa dan lain-lain dalam infrastruktur pasar pangan baik ditingkat urban maupun rural. Terdapat empat pilar yang menopang ketahanan pangan; yang pertama dari aspek ketersediaan pangan (food availability), kedua dari aspek stabilitas ketersediaan/ pasokan (stability of supplies), ketiga dari aspek konsumsi (food utilization). Dengan adanya upaya tersebut diharapkan angka kemiskinan dan stunting dapat diturunkan di Indonesia.
Penulis : Kelompok 2 PKP Angkatan VIII
Informasi detail dari hasil laporan tugas kelompok ini dapat dilihat pada tugas kami di:
LIHAT MATERI TUGAS KELOMPOK 2A
LIHAT MATERI TUGAS KELOMPOK 2B
Maz ifan, Adistriani, Arief, Bambang Tri, Jami, Lasimin, Sholichul, Srini Yuani, Temmy, Wahyu. Kepemimpinan Pancasila dalam program peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kendal sebagai upaya mendukung program prioritas nasional pencegahan stunting. Implementasi Kepemimpinan Integritas dan bela negara dalam pelaksanaan program prioritas Pj. Bupati Pati Tahun 2024 untuk penurunan tingkat kemiskinan.pkp8-2024
-
FLIPBOOK CLEARING HOUSE PENGADAAN
-
Kota Magelang Berhasil Meraih Capaian Pemenuhan Tingkat Kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif) Tahun 2024
-
Monev Pemanfaatan Sistem Pengadaan Tahun Anggaran 2024
-
Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara Dikaitkan dengan Program Prioritas Kepala Daerah dalam Mengatasi Angka Kemiskinan dan Stanting
-
Kota Magelang Sukses Raih Dua Perhargaan dari LKPP Tingkat Jateng
-
Pelatihan Pemanfaatan Sistem Pengadaan Dalam Pemenuhan ITKP
-
Kunjungan Studi Pembelajaran dari Kabupaten Kubu Raya
-
Sosialisasi Pemanfaatan E-Katalog Lokal
-
UKPBJ Kota Magelang Gelar Sosialisasi Tata Cara Perhitungan TKDN
-
UKPBJ Kota Magelang meluncurkan Aplikasi Manajemen Kinerja Pelaku Usaha (AMANAH)
-
LPSE Kota Magelang Fasilitasi UMKM Pasarkan Produk Lewat E-Katalog
-
PENGUMUMAN!!! Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
-
Pelatihan Blangkon Jateng
-
Sosialisasi Aplikasi Blangkon Jateng
-
Kunjungan Kerja dari Pemerintah Kabupaten Blora