Magelang, 10 Januari 2026 – Pemerintah Kota Magelang melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Magelang telah menyelenggarakan kegiatan “BAKSO MAGELANG (Bincang Asyik Konsolidasi Pengadaan di Kota Magelang)” pada Selasa (10/2/2026) di Gedung Adipura Kencana.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Sri Aditya Nur Pratama, yang menyampaikan materi bertajuk “Konsolidasi Pengadaan sebagai Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.”
Dalam paparannya, Sri Aditya Nur Pratama menjelaskan bahwa konsolidasi pengadaan telah diperkuat melalui berbagai regulasi, termasuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahan terakhir melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025, serta sejumlah peraturan dan keputusan LKPP terkait pelaksanaan konsolidasi, khususnya melalui Katalog Elektronik.
Ia menegaskan bahwa Pengguna Anggaran (PA) memiliki kewenangan strategis untuk melaksanakan konsolidasi pengadaan sebagai bagian dari perencanaan dan pengendalian belanja, guna memastikan efisiensi serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
Konsolidasi pengadaan dipaparkan sebagai strategi dengan menggabungkan kebutuhan barang/jasa yang sejenis, rutin, atau dibutuhkan oleh beberapa perangkat daerah, sehingga mampu menekan biaya proses pengadaan (procurement cost) dan meningkatkan efisiensi belanja pemerintah.
Selain itu, konsolidasi juga bertujuan untuk:
- Mewujudkan prinsip value for money;
- Mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan UMKM;
- Meningkatkan standardisasi spesifikasi agar sesuai kebutuhan;
- Memperkuat posisi tawar pemerintah dalam negosiasi harga.
Barang/jasa yang berpotensi dikonsolidasikan antara lain ATK, kertas HVS, tinta printer, jasa kebersihan dan keamanan, seragam dinas dan sekolah, material konstruksi, hingga kebutuhan sektor kesehatan dan pertanian.
Sri Aditya Nur Pratama juga memaparkan berbagai praktik baik di tingkat pusat dan daerah, termasuk konsolidasi pengadaan laptop PDN, logistik pemilu, pupuk, alat kesehatan, hingga konsolidasi kertas HVS di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menunjukkan potensi efisiensi signifikan.
Forum diskusi berlangsung interaktif, dengan peserta aktif menggali potensi konsolidasi yang dapat diterapkan di Kota Magelang untuk mendukung pengelolaan belanja daerah yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi pembangunan.