Magelang, 13 November 2026 – Pemerintah Kota Magelang melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah sukses menggelar rangkaian Talkshow dan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) selama dua hari berturut-turut, Rabu hingga Kamis (11–12 November 2026), di Pendopo Pengabdian Kompleks Rumah Dinas Wali Kota Magelang.
Mengusung akronim kuliner khas Magelang sebagai tema, kegiatan ini dirancang untuk menyelaraskan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait pembaruan regulasi pengadaan nasional sekaligus memperkuat proteksi tata hukum teknis-administrasi di lingkungan Perangkat Daerah (OPD) maupun satuan pendidikan.
Hari Pertama: Samakan Persepsi Lintas Daerah Lewat “Sego Goreng Magelangan”
Pada hari pertama, Rabu (11/11/2026), Bagian PBJ menginisiasi forum regional bertajuk “Sego Goreng Magelangan” (Sesi Obrolan Gayeng Golek Resep Pengadaan Sing Aman Lan Nyaman) yang mempertemukan para pengelola PBJ dari wilayah eks-Karesidenan Kedu, Sukoharjo, hingga Salatiga.
Dalam arahannya saat membuka kegiatan, Wali Kota Magelang, H. Damar Prasetyono, menyoroti bahwa keterbukaan sistem pengadaan digital saat ini menuntut setiap aparatur bekerja lebih cermat dan berintegritas. Kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan harus berjalan beriringan dengan keteguhan memegang prinsip etika agar proses pengadaan terhindar dari celah penyimpangan maupun tekanan pihak luar yang tidak memiliki landasan hukum.
Ia juga menekankan pentingnya mitigasi risiko sejak tahap perencanaan dengan menjadikan catatan audit sebagai pijakan perbaikan tata kelola, serta memastikan pemilihan penyedia berorientasi pada kualitas keluaran (value for money) dan kebermanfaatan nyata bagi masyarakat, bukan sekadar penawaran harga terendah.
Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Magelang, Kun Arsanti Dewi, S.T., menyampaikan bahwa filosofi “Sego Goreng Magelangan” dipilih sebagai simbol kolaborasi antardaerah—memadukan beragam dinamika, kompetensi, dan pengalaman lapangan menjadi rumusan solusi hukum yang kokoh. Pada sesi diskusi interaktif yang dipandu praktisi sekaligus ahli hukum pengadaan nasional, Khalid Mustafa, S.T., S.H., M.Kom., M.H., peserta membedah secara mendalam penyusunan kontrak serta langkah pencegahan potensi sengketa dan fraud.
Hari Kedua: Kawal Target Zero Audit Finding Lewat “Gethuk Khas Magelangan”
Memasuki hari kedua, Kamis (12/11/2026), kegiatan difokuskan pada penguatan tata kelola belanja pendidikan dan perangkat daerah melalui gerakan inovatif bertajuk “Gethuk Khas Magelangan” (Gerakan Edukasi Tata Hukum dan Usaha Kredibel dalam Pengadaan Sekolah Kota Magelang)
Dalam laporannya selaku Ketua Panitia Pelaksana, Kun Arsanti Dewi, S.T. memaparkan bahwa forum hari kedua diikuti oleh 180 peserta lintas instansi, meliputi:
- Unsur Dinas Pendidikan (Kepala Sekolah, Pengawas, dan Admin Guru): 75 orang
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OPD se-Kota Magelang: 59 orang
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kelurahan, Puskesmas, dan RSUD: 23 orang
- Tim BKPSDM Kota Magelang: 10 orang
- Perwakilan Bagian Sekretariat Daerah: 9 orang
- Unsur pengawasan internal dari Inspektorat Kota Magelang: 4 orang
Kun menjelaskan bahwa pendampingan klinis ini digelar karena kekeliruan prosedur di sekolah kerap dipicu oleh beban peran ganda tenaga pendidik yang juga bertindak sebagai pengelola anggaran, bukan karena adanya niat penyimpangan. Melalui sinergi bersama PPK OPD dan Inspektorat, Pemkot Magelang menargetkan terwujudnya tata kelola belanja publik yang bersih hukum dan bebas dari temuan pemeriksaan (zero audit finding), dengan menerapkan pola pembiayaan kolaboratif (cost sharing) demi efisiensi anggaran daerah.
Wali Kota Magelang H. Damar Prasetyono pada sesi pengadaan sekolah turut menekankan disiplin pengendalian kontrak dan verifikasi fisik. Para pelaksana diwajibkan memastikan barang maupun pekerjaan telah diperiksa secara fisik dan berfungsi 100% sesuai spesifikasi kontrak sebelum penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan pencairan dana, guna mencegah timbulnya aset mangkrak.
Dalam sesi pendalaman materi bersama Khalid Mustafa, peserta juga dibekali pemahaman komprehensif mengenai peta regulasi mutakhir—seperti Peraturan LKPP Nomor 2 dan Nomor 3 Tahun 2026 hingga ketentuan tindak pidana korupsi dalam KUHP baru. Narasumber mengurai secara tegas batas antara kesalahan administratif—yang penyelesaiannya didahulukan melalui pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)—dengan pelanggaran ranah pidana seperti pengadaan fiktif, penggelembungan harga (mark-up), maupun penerimaan gratifikasi.
Melalui rangkaian edukasi terpadu ini, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Magelang berkomitmen untuk terus mendampingi seluruh pelaku pengadaan agar berani mengeksekusi anggaran secara percaya diri, aman secara hukum, serta menghadirkan manfaat nyata bagi kualitas pendidikan dan pelayanan publik di Kota Magelang.
(Bagian PBJ Setda Kota Magelang)
